SABADESA.COM, BOGOR – Koalisi Mahasiswa Pemuda Bogor Raya (KMP-BR) menyoroti terpilihnya Arif Rochmawan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor periode 2026–2030 dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang digelar di Harris Hotel Cibinong, Senin (4/5).
Pasalnya, Arif Rochmawan diketahui juga masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait potensi rangkap jabatan dan independensi organisasi olahraga yang selama ini mendapat dukungan anggaran daerah.
Ketua KMP-BR, Dwi Yulianto, menegaskan pihaknya tidak sedang menyerang personal, namun meminta ada keterbukaan hukum dan administrasi atas terpilihnya politisi aktif menjadi pucuk pimpinan KONI Kabupaten Bogor.
“Yang kami pertanyakan bukan kapasitas personal saudara Arif, tetapi aspek legalitas dan etika publiknya. Apakah anggota DPRD aktif diperbolehkan merangkap sebagai Ketua KONI? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik maupun konflik kepentingan di kemudian hari,” tegas Dwi Yulianto, Selasa (5/5/2026).
Menurut Dwi, KONI merupakan organisasi strategis yang berkaitan dengan pembinaan olahraga sekaligus erat dengan penggunaan dana hibah daerah, sehingga independensi pengurus menjadi isu penting.
Ia meminta KONI Jawa Barat, Tim Penjaringan, hingga DPRD Kabupaten Bogor memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait dasar hukum penetapan tersebut.
“Jangan sampai olahraga dijadikan ruang kompromi politik. Jika memang diperbolehkan, tunjukkan regulasinya ke publik. Kalau ada potensi bertabrakan dengan aturan, maka harus dievaluasi sejak awal,” ujarnya.
KMP-BR juga mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor ikut menelaah persoalan tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran etik maupun potensi benturan kepentingan.
Sementara dalam ketentuan Pasal 236 UU MD3, anggota DPRD dilarang merangkap jabatan pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, dan isu pengurus organisasi penerima hibah juga sempat menjadi materi uji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2026.
