SABADESA.COM, BOGOR – Polemik pembangunan Hotel Prima di kawasan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Kali ini, Brigade Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Bogor turut angkat suara dan mendesak Pemerintah Kota Bogor agar bertindak tegas terhadap proyek yang diduga bermasalah secara administrasi maupun dampak lingkungan tersebut.
Komandan Brigade GPII Bogor, Ardi Yansah, menilai persoalan pembangunan Hotel Prima bukan lagi sekadar isu administratif biasa, melainkan sudah menyentuh hak masyarakat sekitar yang merasa dirugikan akibat aktivitas proyek.
“Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa legalitas yang jelas, ini menjadi tamparan keras bagi pengawasan pemerintah daerah. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pemilik modal besar,” ujar Ardi Yansah, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, pemerintah melalui Satpol PP, DPMPTSP, hingga OPD teknis lainnya harus serius dan transparan dalam membedah seluruh dokumen perizinan pembangunan hotel tersebut. Ia meminta jangan sampai ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Brigade GPII Bogor juga menyoroti dampak sosial yang sudah mulai dirasakan warga sekitar lokasi proyek. Mulai dari kebisingan, terganggunya sirkulasi udara rumah warga akibat tertutup bangunan proyek, hingga ancaman kemacetan di kawasan Katulampa yang dikenal sebagai jalur strategis di Kota Bogor.
“Investasi memang penting, tetapi jangan dibangun di atas penderitaan masyarakat. Kepentingan warga harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ardi menambahkan, apabila nantinya ditemukan fakta bahwa proyek tersebut belum mengantongi izin lengkap atau melanggar prosedur, maka aktivitas pembangunan harus dihentikan total sampai seluruh persoalan diselesaikan secara terbuka kepada publik.
“Kami mendukung langkah Satpol PP dan DPRD yang turun langsung melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini jangan berhenti sebatas formalitas. Jika ada pelanggaran, harus ada tindakan nyata,” katanya.
Ia memastikan Brigade GPII Bogor akan terus mengawal polemik pembangunan Hotel Prima agar proses penegakan aturan berjalan objektif dan tidak ada dugaan permainan perizinan di belakang layar.
